Problem Partai dan Peran Strategis Majelis Pakar

Momentum Pemilu 2004 boleh jadi merupakan event yang paling ditunggu oleh parpol. Tidak saja sebagai media terpercaya untuk memastikan seberapa besar pengaruh politiknya dalam menarik konstituen, tetapi juga menakar sejauh mana program serta aksi yang dijalankan selama ini menyentuh hati rakyat. Namun, tentu bukan momentum itu saja yang pantas kita tunggu, karena sebenarnya banyak hal yang patut kita gagas dalam merespon tuntutan politik ke depan.

Yang menjadi pertanyaan, seberapa besar parpol dapat merespon tuntutan rakyat ? Adakah konsep-konsep cerdas yang telah diprogramkan oleh parpol mampu menjadi penjawab atas problem besar rakyat ? Ironisnya, yang muncul justru kemandulan aktivis parpol dalam memahami keinginan rakyat. Parpol bahkan kerapkali tak mampu menterjemahkan program yang telah diagendakan untuk menjadi solusi atas kebutuhan rakyat.

Tentu, dalam konteks praktek politik, kondisi tersebut sangat merisaukan; tidak saja karena sekarang adalah era partai, yang memposisikan massa mengambang menjadi begitu dibutuhkan oleh parpol. Namun juga, saat ini adalah era keterbukaan yang memberikan ruang gerak yang longgar kepada rakyat untuk menentukan pilihan. Ketika kini, negara perlahan-lahan telah meninggalkan kekuatan hegemoniknya, dan rakyat beralih menaroh kepercayaan ke masyarakat sipil terpelajar; bukankah ini adalah pelajaran berharga bagi parpol untuk segera berbenah ?

Bagi Partai Persatuan Pembangan (PPP) Jatim, kondisi ini tak pelak menjadi pelajaran berarti yang tak mungkin diabaikan. Konstruksi masyarakat yang makin terpelajar dan progresif terhadap perkembangan sosial yang ada, tidak bisa tidak harus menjadi bahan kajian penting, jika tak ingin tertinggal dengan parpol-parpol lain. Tentu kita semua meyakini, konstruksi ideal partai adalah barisan aktivis yang cerdas dan tanggap atas problematika partai – dan khususnya rakyat. Namun jika sekarang keadaan yang sebaliknya terjadi, tentu kita harus segera melakukan pembenahan.

Dalam konteks inilah, Majelis Pakar PPP menempati posisi penting dalam merumuskan program perjuangan partai dalam upaya mencerdaskan dan memberi pencerahan pengurus PPP – Jatim sehingga dapat memformulasikan secara komprehensif jawaban atas tuntutan rakyat. Majelis Pakar tidak bisa tinggal diam, harus turut serta memformat agenda pengkaderan, pembelajaran, dan pemahaman pengurus partai dalam aktivitas politiknya.

Peristiwa politik “era reformasi” telah menjadi bahan rujukan menarik, mengapa sampai pada kesimpulan bahwa majelis pakar menjadi institusi yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan perjalanan politik PPP. Simak saja, sejak pasca pemilu 1999, PPP – Jatim menjadi parpol yang terpinggirkan dan dipandang sebelah mata oleh rakyat. Penurunan suara yang tajam menjadi indikator atas pernyataan tersebut. Ironisnya, yang terjadi dalam pengurus justru pengenduran semangat dalam berjuang. Sikap-sikap reaktif justru bermunculan disertai sikap pesimistis akan peta politik ke depan. Jarang sekali muncul konsep-konsep progresif yang mampu mengeluarkan PPP – Jatim dari keterpurukan konstelasi politik daerah.

Bahkan wakil-wakil PPP di legislatif (baik di kabupaten/kota, propinsi, pusat) tak dapat berbuat banyak dan menjadi penentu dalam setiap keputusan yang berkenaan dengan masalah publik. Kemandulan dan degradasi kemampuan berpolitik menjadi semakin rentan ketika tekanan politik kerapkali juga terjadi. Konstribusi wakil-wakil PPP bagi kebesaran partai teramat minim. Tentu kita memaklumi dengan kuantitas yang ada, namun bukankah fragmen dan keputusan politik juga ditentukan oleh kualitas kader parpol ?

Lantas, jika kini angin segar sedang mengarah pada PPP, adakah ini merupakan berkah yang pantas kita syukuri ? Mungkin, kita pantas bersyukur karena Hamzah Haz telah terpilih menjadi Wapres, dan PPP menempati posisi menentukan dalam konstelasi politik nasional. Namun jika imbas kebesaran PPP secara nasional yang kemudian berpengaruh ke Jatim hanya didasarkan atas keberhasilan PPP mendudukkan Hamzah Haz sebagai Wapres, sungguh itu adalah kebanggan yang absurd ! Mengapa ? Karena, bukankah itu adalah perjuangan teman-teman kita di parlemen, yang memang kita pantas memberi acungan jempol kepada mereka. Lantas apa kontribusi PPP – Jatim dalam memberi kontribusi dalam konstelasi politik daerah ? Bukankah, jika usaha kita sendiri yang terjadi, itu yang pantas menjadi kebanggaan !

Banyak problem besar yang harus segera diatasi, jika kita menginginkan segera take off dan meraih kemenangan Pemilu 2004. Friksi yang terjadi antar pengurus, yang kemudian berbuah pada desersi politik beberapa orang untuk mendirikan PPPR harus kita pahami sebagai pelajaran politik berharga yang tak boleh terjadi di kemudian hari. Memang, politik boleh jadi mempolarisasi rakyat berdasarkan kepentingan individu dan kelompok, namun bukan berarti menjadi media yang dapat memecah belah keutuhan partai. Karena friksi apapun yang terjadi, tidak kemudian menjadikan aktivis partai membuat garis demarkasi yang kemudian memunculkan kendaraan politik baru, atau melakukan desersi politik.

Kita harus memahami, problem akomodasi kepengurusan di PPP – Jatim dalam batas-batas tertentu merupakan hal yang wajar sebagai suatu intelektual exercise (latihan intelektual) bagi pengurus, sejauh tidak menimbulkan akibat-akibat destruktif. Namun, jika kemudian yang terjadi muncul implikasi sosiologis yang berlanjut pada kesenjangan pemahaman politik, tentu harus segera diselesaikan.

Kegagalan melakukan akomodasi politik, munculnya desersi politik, dan rendahnya pemahaman aktivis PPP dalam menterjemahkan program partai adalah bentuk-bentuk dari belum berhasilnya PPP-Jatim dalam membangun fondasi intelektual yang kokoh. Akibatnya kader PPP - Jatim belum mampu menjawab tuntutan masyarakat intelektual dan mengejawantahkan paparan akademis dalam kehidupan berpolitik secara cerdas dan proaktif. Wajar pula jika pada gilirannya yang lahir adalah elite politik partai yang rendah daya nalar politiknya.

Untuk itulah, agar politik tidak manis dalam harapan dan pahit dalam kenyataan, kecerdasan politik dan penguasaan logika politik adalah modal utama dalam berpolitik.

Peran Strategis Majelis Pakar.

Dengan memahami paparan diatas, tentu sangat lazim kirannya jika kemudian Majelis Pakar menjadi instrumen yang sangat dibutuhkan dalam mengawal PPP – Jatim meraih kesuksesan dalam pentas politik daerah. Posisi strategis Majelis Pakar dalam menjembatani masyarakat sipil terpelajar dengan pengurus PPP – Jatim menjadi kata kunci dalam memberi pendidikan politik bagi kader-kader PPP – Jatim.

Pertemuan Rutin antara Majelis Pakar dan Pengurus PPP Jatim yang mengkaji masalah-masalah strategis yang menyentuh problem partai dan masyarakat harus menjadi agenda yang harus segera dibangun. Begitupun model-model pelatihan semacam training, kursus pendek (short course), ataupun workshop haruslah menjadi program kerja yang harus dijalankan secara rutin bagi Majelis Pakar untuk memberikan peran strategis bagi partai.

Aksentuasi Majelis Pakar haruslah seimbang dengan gerak langkah politik PPP – Jatim dalam melakukan pendidikan politik ke masyarakat. Dan itu, bagi kami, sangat mudah untuk dilakukan, dalam kondisi heterogenitas intelektual yang dimiliki oleh kader-kader PPP – Jatim yang duduk di Majelis Pakar. Dengan kondisi intelektual dan akademis yang tangguh sangat memungkinkan bagi Majelis Pakar untuk memberi pencerahan akademis secara komprehensif bagi pengurus PPP Jatim.

Dalam konstelasi politik dewasa ini peranan majelis pakar dalam kapabilitas intelektualnya, kedewasaan emosinya, ketajaman dan ketegaran responsinya menempati posisi strategis dalam menciptakan kader-kader politik yang mampu menjabarkan strtegi politik secara tajam dan tepat sasaran.

Dengan kontribusi Majelis Pakar diharapkan Pengurus PPP - Jatim memeliki kekuatan moral (power of moral) kekuatan ide (power of idea0 dan kekuatan nalar (power of reason) untuk mengembangkan pemikiran politik aktif dan kritis. Dan tentu dengan formulasi bersama antara Majelis Pakar dan Pengurus PPP – Jatim, harus mampu menghilangkan tatanan kehidupan politik yang tidak demokratis dan mengembangkan kehidupan politik yang dinamis, sehat, dan turut mencegah berkembangnya konglomerasi politik.

Pada titik akhir PPP-Jatim akan mampu dan aktif mengembangkan kesadaran masyarakat agar tercipta keseimbangan kekuatan politik sehingga tercipta konstelasi politik yang sehat yang pada akhirnya akan dapat membantu memecahkan persoalan aktual masyarakat secara kritis , dan konsepsional sehingga partai –pun menjadi instrumen politik rakyat yang terpercaya.

Santika Surabaya, 6 Muharram 1423 H

20 Maret 2002 M