Peran Strategis Ulama dalam Politik PPP

PERAN STRATEGIS ULAMA DALAM POLITIK PPP1

A. Hafidz Ma’soem2

Elemen penting tetap dipercayanya PPP sebagai wadah politik umat terpercaya adalah keberadaan ulama. Kerapkali posisi ulama PPP menjadi dasar berpijak parpol lain dalam melakukan aliansi maupun setiap pengambilan keputusan terkait dengan hak hidup rakyat. Pendeknya, ulama dalam politik PPP tak pernah terabaikan dalam setiap pengambilan keputusan strategis; baik dalam pentas politik nasional maupun kebijakan negara.

Posisi sentral ulama PPP tersebut tentu memiliki arti tersendiri bagi perjalanan politik PPP masa depan. Pasalnya, sebagai pengemban misi Islam, ulama-lah pilar utama PPP dalam memperluas basis dukungannya di komunitas masyarakat muslim. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum jika di setiap prosesi pemilu, ulama menjadi daya pikat untuk menarik massa. Yang menjadi persoalan, apakah posisi ulama PPP memang terbatas sebagai alat hipnotis massa untuk memperoleh tambahan suara dalam pemilu ? Ataukah sekedar simbol atas pemosisian PPP sebagai partai islam? Pertanyaan ini lazim mengemuka, mengingat dalam beberapa parpol, peran ulama saat ini kerapkali lebih cenderung digunakan sebagai alat politik dan mobilisasi massa ketimbang penjaga moral politik Islam.

Akibatnya, Islam -- dan ulama didalamnya -- menjadi barang dagangan politik setiap parpol menjelang Pemilu. Islam menjadi terkebiri dan ulama-pun menjadi simbol perusak nilai-nilai luhur Islam. Disini dapat dipandang bahwa politik hanya dipahami sebagai perjuangan mencapai kekuasaan, dan menutup kontribusi Islam terhadap politik secara umum. Padahal Islam dan ulama seharusnya dapat menjadi sumber inspirasi politik.

Yang patut dipahami, Islam sebagai agama dan ulama sebagai simbol agama seharusnya tidak hanya dijadikan kedok untuk menarik simpati masyarakat semata. Politik Islam-pun seharusnya juga tidak hanya dipahami sekedar sarana menduduki posisi dan otoritas formal dalam struktur kekuasaan. Artinya, Islam dan politik harus dipahami mempunyai titik singgung erat bila keduanya dipahami sebagai sarana menata hidup masyarakat.

Untuk itulah, dalam konteks politik PPP, ulama seharusnya tidak sekedar sebagai simbol penarik massa, tetapi juga sebagai pilar sekaligus motor politik dalam menata hidup masyarakat. Ulama PPP harus mampu menjembatani adanya diskomunikasi dan disinformasi yang terjadi dikalangan elite politik PPP maupun masyarakat pada umumnya terkait masalah politik islam. Anggapan yang salah tentang politik dan kekuasaan tentu berakibat fatal bagi perjalanan PPP di masa depan. Disinilah peran strategis yang harus dilakukan oleh ulama PPP; yakni memberi landasan yang benar dan pemahaman yang komprehensif tentang politik dalam konteks moral Islam.

Peran ini pantas dilakukan ulama PPP, karena disinilah elite PPP dalam gejolak politik seringkali terjebak dalam perilaku politik yang tak ramah dan jauh dari etik Islam. Bahkan moralitas amar ma’ruf nahi munkar kerapkali diabaikan sementara perburuan kekuasaan justru menjadi prioritas.

Pemosisian peran ulama diatas tentu memerlukan kesadaran tinggi dari elite politik PPP, untuk dapat menumbuhkan semangat baru yang relevan dengan perkembangan kontemporer yang tidak berlawanan dengan moralitas Islam dalam setiap perilaku politiknya. Ulama PPP harus berada di garda terdepan untuk mengikis dan meninggalkan cara-cara tradisional dengan mengeksploitasi emosi massa pada simbol-simbol Islam. Yang lebih penting lagi ulama PPP mampu menjadi pengawal bagi elite PPP dalam mengorganisir kader politik PPP agar lebih lentur dan punya cakrawala luas, serta punya kejelian menganalisis masalah sosial dan politik, agar pada gilirannya kelompok politisi PPP tidak selalu berada di pinggiran.

Islam sendiri memberi isyarat, bahwa kekuasaan memang bukan tujuan dari politik kelompok muslim. Tujuan utama berpolitik adalah mengupayakan perbaikan budaya politik atau pelurusan pengelolaan kekuasaan dan menghimbau elite politik untuk menjadi moralis politik. Dalam pandangan Islam, politik hanyalah salah satu medium terpenting untuk mencapai tujuan dakwah, jadi bukan sebaliknya, dakwah dijadikan medium untuk mencapai tujuan politik; yaitu politik yang terlepas dari kendali moral.

Wawasan politik politisi PPP yang masih bercorak paternalistik di satu pihak, serta kepentingan melihat politik sebagai pemenuhan kebutuhan sesaat di pihak lain, merupakan kendala yang tidak kecil, yang menjadi tugas berat ulama PPP untuk menyadarkannya. Memang, keberhasilan peran ulama PPP disini sangat bergantung pada keluasan pandangan para politisi PPP , kedalaman memaknai ajaran Islam secara utuh, sekaligus keluasan cakrawala masyarakat di luar kekuatan politik PPP melihat potensi dan moral islam dalam mengarahkan proses kehidupan bangsa untuk mencapai tujuan yang dicitakan.

Ulama PPP harus memberi penyadaran, bahwa soal politik bukan sekedar soal menyalurkan aspirasi untuk menegakkan kekuasaan semata, tetapi soal menata kehidupan lebih mashlahat untuk umat. Karena itu yang terpenting bukan penguasaan struktur politik formal dengan mengabaikan proses kulturisasi politik dengan warna yang lebih islami. Justru kulturisasi politik harus lebih didahulukan untuk menjamin terwujudnya pilar-pilar masyarakat madani dan implementasi nilai-nilai Islam di seluruh komunitas masyarakat.

Kesadaran Kultural

Lantas, kesimpulan apa yang dapat diambil dari pandangan diatas ? Jika dikaitkan dengan digelarnya silaturahmi kyai-kyai PPP di Surabaya ini, tentu harapan besar ada di pundak ulama, khususnya ulama PPP. Apa sebab ? Pemosisian PPP sebagai partai berazas Islam serta mempunyai cita-cita luhur yakni mengupayakan implementasi syariat Islam di penjuru negeri; tentu merupakan sebab dimana ulama PPP dituntut peran besar didalamnya.

Bagaimana tidak, secara kultural dalam masyarakat tradisional, ulama masih dianggap sebagai pemimpin yang patut dipatuhi. Artinya, posisi strategis secara kultural tersebut tentu mampunyai makna bahwa tegaknya syariat Islam secara kultural harus dimulai dengan kepercayaan penuh masyarakat terhadap keberadaan ulama. Namun, berharap bahwa ulama adalah satu-satunya elemen yang harus berjuang menegakkan syariat Islam tentu merupakan kesalahan besar. Tetap harus ada kesadaran kolektif dari seluruh lapisan umat Islam – khususnya elite dan konstituen PPP – bahwa konsepsi Islam dalam bernegara dan bermasyarakat akan membawa rahmat bagi semua umat.

Kesadaran kultural itulah yang harus juga menjadi dasar berpijak seluruh kekuatan umat islam untuk melakukan langkah perjuangan berikutnya, di tingkat struktural; yakni politik kekuasaan. Dan kesadaran tersebut tentu harus disertai sikap terbuka dan rendah hati semua pihak untuk melakukan kerjasama dalam konteks politik maupun sosial budaya. Kerjasama atau aliansi politik antar parpol Islam merupakan kebutuhan mutlak untuk merealisasikan cita-cita tegaknya syariat Islam secara nasional.

PPP -- dan ulama PPP didalamnya -- sebagai Parpol Islam , harus mampu menjadi inisiator atas terjalinnya kerjasama/ aliansi permanen untuk menggapai citai-cita luhur tersebut. Ini dilakukan, karena perjuangan menegakkan syariat Islam bukanlah pekerjaan ringan yang berhasil dalam jangka pendek. Pekerjaan ini adalah pekerjaan jangka panjang yang menuntut keseriusan dan kesamaan pandangan antar parpol dan kekuatan Islam lain, meski dilakukan dengan strategi dan cara berbeda.

Dan disinilah pentingnya kulturisasi politik, tanpa menimbulkan kerawanan-kerawanan tertentu terhadap proses perkembangan politik struktural yang menjadi agenda bersama parpol Islam. Bahkan perlu diupayakan adanya keseimbangan antara proses kulturisasi politik dengan proses politik struktural, agar tidak ada kesenjangan antara dua proses itu. Hal ini sangat penting untuk menghindari kecurigaan yang sering muncul dari kalangan elite politik formal terhadap aktivitas politik melalui jalur kultural.

Keserasian langkah dalam memperjuangkan tegaknya syariat Islam serta kesadaran yang ditunjukkan dengan tidak saling hujat satu sama lain – dalam konteks aliansi parpol/ormas Islam, tentu merupakan modal utama bagi umat Islam untuk turut serta mendorong bagi cepat terwujudnya negara sejahtera sesuai dengan cita-cita dasar Islam.

1 catatan sederhana untuk para alim ulama PPP, pada acara silaturahmi kyai-kyai PPP , di R.M Taman Hapsari, Surabaya, 18 Juli 2009.

2 Anggota MPP DPP PPP