NU, Antara PPP dan PKB

Pertemuan K.H. Fawaid As’ad dengan Ketua DPP PPP, Hamzah Haz (4/10), dan kunjungan fungsionaris PPP ke Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi pada hari yang sama, tak dapat dipungkiri telah menyisakan tafsir politik beragam seputar hubungan politik antara PPP dan PKB dengan NU sebagai titik sentralnya. Tafsir paling menonjol adalah, PPP telah melakukan manuver politik di tengah konflik internal di tubuh PKB yang makin menajam. Sehingga, tak aneh jika sebagian besar warga NU menduga ada kesepakatan politik ditengah pertemuan empat mata antara Hamzah Haz – Fawaid As’ad, yang jelas menguntungkan PPP.

Tentu, bagi politisi dan mayoritas warga NU simpatisan PKB, dua pertemuan tersebut terasa ganjil bagi hubungan politik antara PBNU dan PKB. Apalagi, menjadi rahasia umum, PKB-lah satu-satunya parpol anak kandung resmi PBNU. Lantas jika kemudian Ketua Umum PBNU-nya justru menerima kunjungan resmi fungsionaris DPP PPP -- setelah lama tak mau menerima PPP, sejak konflik NU dengan Ketua Umum PPP Jaelani Naro -- tentu menjadi fenomena menarik bagi perjalanan politik NU. Tidakkah pertemuan ini justru akan membuat kecewa para kader NU yang berada di PKB ? Bukankah, bagi sebagian tokoh NU, PKB-lah parpol yang paling representatif dalam mewakili aspirasi warga NU ?

Sebagai salah seorang yang turut mengikuti dua pertemuan dengan dua tokoh sentral NU tersebut, tentu sudah pada tempatnya saya turut memberi komentar atas sinyalemen politik yang justru akan merusak citra PPP dimata warga NU. Mengapa ? Pasalnya, tuduhan yang kemudian muncul adalah, bahwa pertemuan tersebut digagas ditengah konflik di tubuh PKB yang makin memanas menyusul reposisi terhadap Saifullah Yusuf. Pendeknya, PPP dianggap telah mengail di air keruh. Memanfaatkan situasi politik PKB untuk kepentingan menggaet massa NU yang anti terhadap kebijakan DPP PKB.

Dalam konteks politik, sebenarnya sah-sah saja manuver PPP di tengah konflik internal partai politik kompetitornya. Apalagi, sudah rahasia umum jika saat ini banyak partai sudah mulai mencuri start, dengan bungkus kampanye beraneka ragam. Namun, bagi saya tuduhan tersebut tetap terasa tidak pada tempatnya. Pasalnya, pertemuan antara fungsionaris PPP dengan Hasyim Muzadi (4/6) bukanlah event resmi pertama. dalam upaya PBNU mengembalikan posisi NU sebagai organisasi kemasyarakatan yang konsisten menapaki jalur kultural, dan memisahkannya dari perseteruan politik.

Memang, dalam pertemuan itu-pun digagas penjajagan afiliasi politik NU yang lebih besar di luar spektrum politik PKB. Dan, pesan yang saya tangkap dari dua pertemuan itu adalah, bagaimana PPP dapat memberi kontribusi politik penting bagi perjalanan kultural NU. Bahkan, untuk kesekian kalinya Hasyim Muzadi mengingatkan agar PPP ngopeni kader-kader NU yang berkiprah di partai berlambang ka’bah itu. Pernyataan Hasyim Muzadi bukan tanpa dasar. Pasalnya, sudah banyak cerita jika –kader-kader NU yang berada di beberapa parpol justru tersingkir akibat sengketa politik internal.

Sebenarnya bagi mereka yang tahu akan sejarah NU, sikap Hasyim Muzadi yang bersedia menerima fungsionaris DPP PPP adalah upaya menjaga netralitas dan mengembalikan NU dalam posisi perjuangan kulturalnya. Sementara bagi PPP sendiri, pemosisian NU yang demikian jelas lebih dibutuhkan oleh jam’iyah NU ketimbang posisinya saat menjelang dan pasca pemilu 1999 yang justru masuk dalam pusaran politik.

Persoalannya adalah, apakah komitmen Hasyim Muzadi tersebut akan diikuti oleh semua elemen NU hingga tingkat paling bawah, dan politisi NU yang berkiprah di I berbagai parpol ? Jika Ya, tentu akan membawa implikasi positif bagi iklim politik nasional; namun jika hal tersebut masih menyisakan ketidakpuasan beberapa petinggi NU yang lain tentu dapat berdampak buruk bagi perjalanan NU ke depan. Apalagi, saat ini saja tak dapat disangkal bahwa warga NU justru tercabik-cabik dalam polarisasi parpol dan kepentingan yang berbeda. Karenanya, tentu cukup mahfum jika komitmen Hasyim Muzadi tersebut masih menyisakan sesuatu yang ganjil bagi tokoh dan politisi NU lainnya yang berlindung di bawah payung PKB.

Dan inilah yang terjadi di NU. Problem internal terhadap reposisi NU dalam kehidupan politik tanah air. Saat di satu pihak sang nahkoda telah berkampanye tanpa henti melepaskan NU dari jeratan politik dan kembali ke jalur kultural; tetapi di lain pihak komentar-komentar politis yang justru membawa NU ke perseteruan politik nasional, bahkan mengganggu ikatan ukhuwah islamiyah kerapkali terjadi.

Saat ini, hanya satu harapan yang dapat saya sampaikan kepada seluruh politisi NU, dan Organisasi NU dari pusat hingga tingkatan terbawah, yang masih melihat kebutuhan ukhuwah Islamiyah lebih penting ketimbang kepentingan sesaat. Memang, harus diakui dalam persoalan politik kerapkali kita sulit bersatu dalam kapal yang sama; apalagi jika para politisi dan parpol induknya mempunyai kepentingan yang berbeda. Tapi sejujurnya harus kita akui bahwa saat ini dibutuhkan koalisi politik bagi perjuangan kepentingan NU dalam konteks lebih luas. Dan peran besar itu hanya dapat dimainkan oleh dua parpol yang secara kesejarahan mempunyai hubungan emosional dengan NU, yakni ; PPP dan PKB.

Dua parpol itulah yang seharusnya memberi kontribusi memadai bagi perjalanan masa depan NU. Karena, tak dapat dinafikan jika kader-kader NU yang bertebaran di PPP dan PKB itulah yang ikut andil dalam membesarkan parpol tersebut. Dan sebaliknya, kini saatnya bagi PPP dan PKB untuk berjalan seiring dan bekerjasama memberi kontribusi positif bagi NU. Sudah bukan zamannya lagi perseteruan politik yang sudah mentradisi setiap diawal dan pasca pemilu antara PPP dan PKB berulang. Kini sudah waktunya, kader-kader NU di dua parpol tersebut membangun format perjuangan bersama bagi kesuksessan pemilu 2004.

Sudah sewajarnya adanya pluralitas warga NU yang melakukan afiliasi politik di berbagai parpol merupakan sebuah rahmat yang patut disyukuri. Yang penting, bagaimana afiliasi politik tersebut dapat menjadi instrumen untuk memperjuangkan kepentingan warga NU. Contoh nyata telah dibuktikan oleh Poros Tengah. Tak mungkin dinafikan, bahwa Poros Tengah adalah kumpulan politisi NU ( disamping tentu beberapa elemen komunitas Islam) yang mempunyai komitmen yang sama – saat itu – dalam mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Tanpa Poros Tengah, hampir mustahil PKB sempat menikmati label sebagai partai pemerintah !

Untuk itulah, posisi PPP dan PKB menjadi sangat penting sebagai motor utama penggalangan kerjasama antar politisi NU demi kepentingan jam’iyah NU. Memang, meski hingga saat ini banyak pandangan yang menilai bahwa keutuhan dalam membuat komitmen yang sama antar politisi NU adalah utopia, namun itu jelas bukan harga mati.

Di lain hal, PBNU harus sesegera mungkin juga berinisiatif menjadi media bagi terjalinnya komunikasi antar politisi NU. PBNU juga harus tetap berposisi netral sebagai pengayom dan mengembalikan NU dalam rel kultural. Karena dengan posisi itulah, NU seharusnya berperan. Yang penting bagaimana parpol yang kini ada dapat dijadikan media bagi politisi NU untuk memberi kemashlahatan bersama. Dan satu langkah penting yang perlu dilakukan oleh PBNU adalah bagaimana menjadi jembatan bagi warga NU yang berbeda secara politik.

Jombang, 6 September 2003